ASEAN CG Scorecard

Level 1

Part A: Hak Hak Pemegang Saham

No	Perihal	Penerapan Tahun 2019	Referensi
No	Perihal	Penerapan Tahun 2019	Situs Web	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham
A.1.1	Apakah perseroan membayar dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; yaitu, seluruh pemegang saham diperlakukan setara dan dibayar dalam 30 hari setelah (i) diumumkan untuk dividen interim dan (ii) disetujui oleh pemegang saham pada RUPS untuk dividen final. Jika perusahaan telah menawarkan Scrip dividend, apakah perusahaan membayar dividen tersebut dalam waktu 60 hari?	XL Axiata mengacu kepada (i) UUPT serta (ii) Peraturan Bursa Efek Indonesia No. II-A tentang Perdagangan Efek untuk tata cara pembagian dividen (apabila ada). XL Axiata mendistribusikan dividen untuk tahun buku 2019 tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.	Informasi Dividen	Halaman 60
A.2	Hak Untuk Berpartisipasi dalam Keputusan Terkait Perubahan Fundamental Perusahaan
	Apakah pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi
A.2.1	Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan?	XL Axiata mengacu kepada (i) Pasal 19 UUPT dan (ii) Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari saham XL Axiata dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. XL Axiata melakukan 1 perubahan pasal dalam Anggaran Dasar, yaitu Pasal 3 mengenai “Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha”, yang telah disetujui oleh RUPST. Pada RUPS Tahunan tahun 2020, tidak ada perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Ringkasan Risalah RUPST	Halaman 75 Halaman 83
A.2.2	Persetujuan atas saham tambahan	Sesuai peraturan OJK yang berlaku penambahan modal dengan atau tanpa hak memesan efek terlebih dahulu wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS. Terdapat penambahan saham XL Axiata di tahun 2019.	Ringkasan Risalah RUPSLB	Halaman 85
A.2.3	Pengalihan seluruh atau secara substansial semua aset, yang berdampak pada penjualan perusahaan?	Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pasal 13 Anggaran Dasar maka penggabungan, pembubaran maupun pengalihan Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS. XL Axiata tidak melakukan salah satu aksi korporasi tersebut tahun 2019.	Anggaran Dasar Laporan Tahunan 2019	Halaman 75
A.3	Hak untuk Berpartisipasi secara Efektif dan Memberikan Suara dalam RUPS serta Mendapat Informasi mengenai Tata Tertib RUPS, termasuk prosedur Pemungutan Suara
A.3.1	Apakah pemegang saham memiliki kesempatan yang dibuktikan dalam bentuk Mata Acara rapat untuk menyetujui remunerasi (gaji, tunjangan, tunjangan dalam bentuk barang dan lainnya) atau kenaikan remunerasi untuk non-executive Direktur/Komisaris?	Berdasarkan Pasal 96 UUPT, RUPS memiliki kewenangan untuk menyetujui remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Persetujuan atas remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris XL Axiata termasuk dalam Mata Acara Keempat RUPST.	Ringkasan Risalah RUPST	Halaman 79
A.3.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk menominasikan calon anggota Direksi/Dewan Komisaris.	Kebijakan Nominasi Senior Executive XL Axiata mengatur bahwa kandidat Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat diajukan oleh Pemegang Saham kepada Komite Nominasi dan Remunerasi dengan tidak membedakan antara Pemegang Saham mayoritas maupun minoritas. Pada tahun 2019, tidak ada Pemegang Saham minoritas yang mengajukan kandidat anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	Laporan Tahunan 2019	Halaman 94 Halaman 116
A.3.3	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham untuk memilih Direksi/Dewan Komisaris secara individual?	Berdasarkan Anggaran Dasar pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan RUPS. Pada RUPST pemungutan suara terkait persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dilaksanakan secara tertutup dimana setiap Pemegang Saham secara individual atau melalui kuasanya menyampaikan suaranya untuk kemudian dihitung oleh Notaris.	Ringkasan Risalah RUPST	Halaman 79
A.3.4	Apakah perusahaan menginformasikan prosedur pemungutan suara yang akan digunakan sebelum rapat dimulai?	Prosedur pemungutan suara dalam RUPS diatur dalam Tata Tertib Rapat. Sekretaris Perusahaan membacakan Tata Tertib Rapat sebelum RUPST atau RUPSLB dimulai, hal ini tercatat dalam berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris. Perseroan juga telah mengunggah Tata Tertib Rapat di situs web perseroan di hari yang sama dengan pemanggilan rapat.	Tata Tertib RUPS Ringkasan Risalah RUPST	Halaman 76
A.3.5	Apakah risalah RUPS terakhir mencatat bahwa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban dicatat?	Dalam RUPS kesempatan bagi Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan diungkapkan dalam: Ringkasan Risalah Rapat. Akta notaris mengenai Berita Acara Rapat. Laporan Tahunan 2019. Pada RUPST, tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan. Pada RUPSLB, terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan.	Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB	Halaman 78-85
A.3.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara yang men-cakup suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap agenda RUPS?	Hasil pemungutan suara yang mencakup suara setuju, suara tidak setuju, abstain dan total suara setuju di catat dalam: Ringkasan Risalah Rapat. Akta notaris mengenai Berita Acara Rapat. Laporan Tahunan 2019.	Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB	Halaman 78-85
A.3.7	Apakah perusahaan mengungkapkan daftar anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri RUPS terbaru?	Daftar Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dituangkan dalam: Ringkasan Risalah Rapat. Akta notaris mengenai Berita Acara Rapat. Laporan Tahunan 2019.	Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB	Halaman 78-85
A.3.8	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa semua anggota Dewan Komisaris/Direksi termasuk CEO (jika dia bukan anggota Dewan Komisaris/Direksi) untuk menghadiri RUPS terkini?	XL Axiata mengungkapkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hardir dalam RUPST dan RUPSLB.	Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB	Halaman 78-85
A.3.9	Apakah Perseroan memperbolehkan pemungutan suara bagi yang tidak hadir?	XL Axiata tunduk kepada POJK 32/2014 dan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar, dalam pemungutan suara maka suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Pemungutan suara oleh Pemegang Saham yang tidak hadir tidak dapat dilaksanakan kecuali apabila diwakilkan. Pemungutan suara dalam RUPST dan RUPSLB dilaksanakan oleh Pemegang Saham yang hadir atau Pemegang Kuasa Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat. Hal ini juga telah diatur dalam Tata Tertib Rapat.	Ringkasan Risalah RUPS Tata Tertib RUPS	Halaman 77 Halaman 84
A.3.10	Apakah perusahaan menggunakan metode pemungutan suara dengan jejak pendapat (sebagai lawan dengan cara mengacungkan tangan) dalam pengambilan keputusan pada RUPS terkini?	Merujuk pada Pasal 11 ayat 6-11 Anggaran Dasar dan tata tertib Rapat, pada RUPST dan RUPSLB suara dari Pemegang Saham yang ikut dalam pemungutan suara dikumpulkan dan dihitung oleh Biro Administrasi Efek di hadapan Notaris.	Ringkasan Risalah dan Tata Tertib RUPS	Halaman 78-85
A.3.11.	Apakah Perusahaan mengungkapkan tentang penunjukkan pihak independen untuk menghitung dan/atau validasi Suara	Dalam pelaksanaan RUPS, XL Axiata telah menunjuk 2 (dua) pihak independen, yaitu: Notaris sebagai pejabat pembuat akta yang menyaksikan dan mendengar langsung berjalannya RUPS; dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak yang menghitung dan validasi hasil pemungutan suara, yang telah diungkapkan di awal RUPS dan tercantum dalam Akta Berita Acara RUPS.	Risalah Rapat	Halaman 77 Halaman 84
A.3.12	Apakah perusahaan mengumumkan kepada publik pada hari kerja berikutnya terkait hasil pemungutan suara untuk semua keputusan rapat dalam RUPS/RUPSLB terkini?	XL Axiata tunduk kepada Pasal 34 POJK 32/2014, pengumuman hasil pemungutan suara RUPST dan RUPSLB telah diumumkan kepada publik melalui: 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; Situs web XL Axiata, dan Situs web BEI. RUPST dipublikasikan di Investor Daily pada tanggal 30 April 2019. RUPSLB dipublikasikan di Bisnis Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2019.	Ringkasan Risalah dan Tata Tertib RUPS	Halaman 132
A.3.13	Apakah perusahaan melaksanakan pemanggilan selambat-lambatnya 21 hari sebelum RUPST dan RUPSLB?	XL Axiata tunduk kepada Pasal 13 POJK 32/2014 dan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar, Pemanggilan RUPS dilaksanakan 21 hari sebelum RUPS. Pemanggilan RUPST dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2019. Pemanggilan RUPSLB dilaksanakan pada tanggal 6 September 2019.	Pemanggilan RUPS	Halaman 76 Halaman 176
A.3.14	Apakah perusahaan memberikan alasan dan penjelasan untuk setiap hal dalam mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemberitahunan RUPS dan/atau pernyataan yang menyertainya.	XL Axiata tunduk kepada Pasal 13 POJK 32/2014 dan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar, XL Axiata wajib menyebutkan Mata Acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut pada saat Pemanggilan RUPS. Mata acara dan penjelasan atas setiap mata acara RUPST dipublikasikan pada tanggal 29 Maret 2019. Mata acara dan penjelasan atas setiap mata acara RUPSLB dipublikasikan pada tanggal 6 September 2019.	Mata acara dan Penjelasan mata acara RUPS	Halaman 76 Halaman 176
A.3.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengusulkan agenda dalam RUPS?	XL Axiata tunduk kepada Pasal 13 POJK 32/2014 dan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar, dimana Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Informasi terkait hak pemegang saham untuk mengusulkan mata acara rapat terdapat dalam: Pengumuman RUPST tanggal 14 Maret 2019. Pengumuman RUPSLB tanggal 22 Agustus 2019.	Pengumuman RUPS	Halaman 76
A.4	Pasar Dapat Mengawasi Perusahaan secara Efisien dan Transparan. Markets for Corporate Control Should Be Allowed to Function in An Efficient and Transparent Manner.
A.4.1	Dalam hal penggabungan usaha atau pengambilalihan yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah Direksi atau Dewan Komisaris menunjuk pihak independent untuk mengevaluasi kewajaran transaksi.	Perseroan tunduk kepada UUPT dan peraturan pasar modal yang berlaku terkait penggabungan usaha atau pengambilalihan. Tidak ada penggabungan usaha atau pengambilalihan yang terjadi di tahun 2019.	Aksi Korporasi	-
A.5	Pelaksanaan Hak Kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham Termasuk Institusi Investor wajib terfasilitasi. The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated.
A.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan cara untuk mendorong pemegang saham untuk terlibat dengan perusahaan di luar RUPS?	XL Axiata memiliki Kebijakan Komunikasi Terintegrasi yang mengatur tentang Komunikasi dengan Pemegang Saham dan Investor.	Kebijakan Komunikasi Terintegrasi Hubungi Kami	Hal 144

Part B: Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham

No	Perihal	Penerapan Tahun 2019	Referensi
No	Perihal	Penerapan Tahun 2019	Situs Web	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019
B.1	Saham dan Hak Mengeluarkan Suara
B.1.1	Apakah saham biasa perusahaan memiliki suara yaitu	XL Axiata tunduk pada Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar, bahwa setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara. Diungkapkan kepada Pemegang Saham dalam Tata Tertib RUPS.	Tata Tertib RUPS	Halaman. 76
B.1.2	Apakah perusahaan mempubli-kasikan hak suara yang melekat pada kelas saham (misalnya melalui situs web perusahaan atau laporan atau bursa efek atau situs web regulator)?	XL Axiata tunduk pada Pasal 5 Anggaran Dasar, dimana XL Axiata hanya mengakui 1 (satu) jenis saham yang melekat pada perorang atau badan hukum sebagai pemilik atas 1 (satu) lembar saham, yaitu saham biasa.	Anggaran Dasar	Halaman 75
B.2	Pemanggilan RUPS/ Notice of AGM
B.2.1	Apakah setiap keputusan pada RUPS terkini hanya untuk satu hal per keputusan. Contohnya tidak ada satu keputusan untuk beberapa hal?	XL Axiata menerapkan untuk setiap keputusan RUPS hanya untuk satu perihal saja atau satu mata acara rapat saja	Rapat Umum Pemegang Saham	Halaman 75
B.2.2	Apakah pemanggilan RUPS terakhir diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan versi Bahasa (Indonesia)?	XL Axiata tunduk pada Pasal 4 POJK 08/2015 dan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar, bahwa pemanggilan RUPS dapat juga diakses melalui situs web XL Axiata yang tersaji dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pemanggilan RUPST dipublikasikan di situs web pada hari/tanggal yang sama: 29 Maret 2019; Pemanggilan RUPSLB dipublikasikan di situs web pada hari/tanggal yang sama: 6 September 2019.	Rapat Umum Pemegang Saham	Halaman 75
B.2.3	Apakah terdapat informasi profil Direktur/Komisaris (seperti umur, kualifikasi pendidikan, tanggal penunjukan, pengalaman dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) dalam penunjukan/penunjukan kembali?	XL Axiata tunduk pada Pasal 15 ayat 7 POJK 32/2014, dimana daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat diumumkan di situs web Perseroan pada saat pemanggilan RUPS. Bahan rapat untuk mata acara ke-5 RUPST dipublikasikan di situs web pada tanggal yang sama dengan pemanggilan RUPST: 29 Maret 2019.	Mata Acara ke-5 RUPST	Halaman 180
B.2.4	Apakah auditor yang akan diangkat/diangkat kembali diidentifi-kasikan secara jelas?	XL Axiata tunduk pada Pasal 13 ayat 1 POJK 13/2017, bahwa penunjukan auditor wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris. Profil auditor (akuntan publik dan kantor akuntan public) yang dimintakan persetujuan RUPS diungkapkan di situs web Perseroan pada saat Pemanggilan RUPS.	Mata Acara ke-3 RUPST	Halaman 180
B.2.5	Apakah dokumen surat kuasa dapat diakses secara mudah?	XL Axiata tunduk pada Pasal 19 ayat 1 POJK 32/2014, guna mengakomodir kehadiran pemegang saham yang diwakilkan, XL Axiata telah menyediakan Surat Kuasa Menghadiri Rapat di situs web pada hari/tanggal yang sama dengan pemanggilan RUPS. Surat Kuasa Menghadiri RUPST dipublikasikan di situs web pada tanggal yang sama dengan pemanggilan RUPST: 29 Maret 2019; Surat Kuasa Menghadiri RUPSLB dipublikasikan di situs web pada tanggal yang sama dengan pemanggilan RUPSLB: 6 September 2019.	Surat Kuasa Menghadiri Rapat	Halaman 180
B.3	Perdagangan oleh Orang Dalam dan yang tidak sesuai peraturan harus dilarang / Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited
B.3.1	Apakah perusahaan memiliki Kebijakan dan/atau mengatur larangan bagi Direktur/Komisaris maupun karyawannya untuk memanfaatkan informasi yang belum tersedia di publik?	XL Axiata dengan tegas melarang adanya perdagangan oleh orang dalam bentuk pelarangan bagi karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk memberikan informasi material kepada publik dalam periode Blackout maupun pelarangan dalam menyebarkan informasi data XL Axiata yang bersifat rahasia maupun informasi yang menggambarkan kondisi XL Axiata dimasa mendatang termasuk didalamnya prospek usaha atau strategi XL Axiata. XL Axiata mengatur lebih lanjut dalam Kebijakan Blackout dan Kebijakan Komunikasi Terintegrasi Perseroan yang diungkapkan dalam situs web.	Kebijakan Blackout dan Kebijakan Komunikasi Terintegrasi	Halaman 73
B.3.2	Apakah Direktur/ Komisaris perusahaan diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja?	XL Axiata tunduk pada Pasal 3 ayat 2 POJK 11/2017, dimana setiap perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan/setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka atau paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka apabila pelaporan dilaksanakan melalui Kuasa yang ditunjuk. XL Axiata mengatur lebih lanjut dalam Kebijakan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris yang diungkapkan dalam situs web.	Kebijakan Kepemilikan Saham dan Dewan Komisaris	Halaman 93
B.4	Transaksi dengan pihak terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen/ Related party transactions by directors and key executives
B.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan para Direktur/Komisaris untuk menginfor-masikan kepentingan mereka atas suatu transaksi dan benturan kepentingan lainnya?	XL Axiata memiliki kebijakan dalam bentuk Board Manual, yang mewajibkan seluruh benturan kepentingan dari setiap transaksi atau Aksi Korporasi harus dinyatakan dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi maupun Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang bersangkutan tidak dapat ikut serta dalam rapat.	Board Manual dan Kode Etik	Halaman 94 Halaman 116
B.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan Komite dari Direktur/Komisaris Independen untuk mereview transaksi material dengan pihak terkait, untuk menentukan apakah transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham?	XL Axiata memiliki beberapa kebijakan yang mengatur mengenai Transaksi Pihak Terkait, antara lain: Piagam Komite Audit; dan Board Manual, dimana Komite Audit berperan dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan related party transaction, termasuk untuk melaporkannya kepada Dewan Komisaris. Dan Dewan Komisaris dalam hal ini melakukan kajian dan keputusan atas transaksi Perseroan berdasarkan jenis dan nilai transaksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.	Piagam Komite Audit Board Manual dan Kode Etik	Halaman 102
B.4.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi mata acara rapat dimana mereka memiliki kepentingan?	Kebijakan dimaksud dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar dan Board Manual. Dalam Board Manual XL Axiata, seluruh benturan kepentingan dari setiap transaksi atau Aksi Korporasi harus dinyatakan dalam rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi maupun Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang bersangkutan tidak dapat ikut serta dalam rapat.	Anggaran Dasar Board Manual dan Kode Etik	Halaman 73
B.4.4	Apakah perusahaan memiliki kebijakan mengenai pinjaman kepada Direksi/Dewan Komisaris baik larangan atau memastikan bahwa mereka diberlakukan dengan dasar yang wajar dan lazim dengan harga pasar?	Merujuk pada Kebijakan Remunerasi Senior Executive yang berlaku di XL Axiata, maka XL Axiata melarang adanya pinjaman kepada anggota Direksi maupun Dewan Komisaris.	Kebijakan Remunerasi Senior Executive	Halaman 73
B.5	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang tidak sesuai peraturan / Protecting minority shareholders from abusive actions
B.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi dengan pihak terkait dilakukan dengan wajar dan berdasarkan arm’s length?	XL Axiata melakukan transaksi dengan pihak-pihak terkait sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Kebijakan yang mendasari transaksi berelasi tersebut sama dengan transaksi komersial lainnya. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.	Laporan Tahunan Terintegrasi	-
B.5.2	Dalam hal terdapat transaksi dengan pihak terkait yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan?	XL Axiata tunduk pada Peraturan IX.E.1, dimana transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen. Tidak ada transaksi dengan pihak terkait yang mengandung benturan kepentingan selama tahun ini.	Laporan Tahunan Terintegrasi	-

Part C: Peran Pemangku Kepentingan

No	Perihal	Penerapan Tahun 2019	Referensi
No	Perihal	Penerapan Tahun 2019	Situs Web	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019
C.1	Hak- hak pemangku kepentingan yang muncul berdasarkan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan wajib dihormati
	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktek-praktek mengenai:
C.1.1	Keberadaan dan ruang lingkup upaya perusahaan untuk memenuhi kesejahteraan pelanggan?	XL Axiata tunduk pada UU No. 8/1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan UU No. 36/1999 mengenai Telekomunikasi, XL Axiata berkomitmen untuk melindungi hak-hak konsumen, antara lain, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak supaya keluhan mereka didengar dan perselisihan diselesaikan, dan hak untuk mendapatkan pelayanan baik dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif. Perlindungan Konsumen tercakup dalam bagian Tata Cara Prosedur Peluncuran Produk Layanan dimana sosialisasi khususnya kepada customer service dan sales diberikan informasi yang memadai terhadap produk tersebut untuk dapat di teruskan kepada konsumen. XL Axiata menyelenggarakan program Peringatan Hari Pelanggan guna memberikan pengalaman terbaik kepada para pelanggan setia XL dan XL Prioritas. XL Axiata telah meresmikan pusat pemantauan kualitas layanan Customer Experience & Service Operation Center (CE & SOC) untuk empat lini operasi: Jaringan Telco, IT Infrastructure, IT Apps, dan Billing. XL Axiata menjadikan CE & SOC itu sebagai sarana utama dalam memantau dinamika layanan terkait semakin berkembangnya layanan data dan bisnis. XL Axiata menyediakan Pusat Layanan Pelanggan (call center) XL Axiata melakukan survey kepuasan pelanggan XL Axiata menyiapkan Layanan konsumen terpadu yang selalu siap sedia.	Laporan Tahunan Terintegrasi Laporan Keberlanjutan	Halaman 170
C.1.2	Prosedur pemilihan pemasok/ kontraktor?	XL Axiata memiliki Kebijakan Pengadaan yang mengatur tentang seleksi pemasok atau vendor serta aplikasi Manajemen vendor dalam rangka memastikan legalitas hukum pemasoknya.	Kebijakan Pengadaan	Halaman 156
C.1.3	Usaha perusahaan untuk memastikan bahwa rantai usahanya (value chain) ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pem-bangunan berkelanjutan?	XL Axiata memiliki Komitmen Keberlanjutan, dimana ekosistem usaha dan pencapaian kinerja tidak akan berjalan tanpa ada hubungan timbal balik positif dengan masyarakat umum dan pemangku kebijakan. Sebagai perusahaan telekomunikasi terkemuka, XL Axiata menyadari tanggung jawabnya sosialnya kepada publik dan mewujudkan hal ini melalui berbagai program keberlanjutan.	Laporan Keberlanjutan	Halaman 35 Halaman 158-173
C.1.4	Usaha perusahaan untuk berinteraksi dengan komunitas-komunitas dimana perusahaan beroperasi?	Melalui strategi keberlanjutan XL Axiata dalam pilar Nurturing People dan Planet & Society sebagai berikut: Nurturing People: XL Axiata memberikan kontribusi dalam pengembangan para pemimpin muda Indonesia, dan meningkatkan kompetensi internal mereka Planet & Society: Meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan potensi lokal dengan penjangkauan sosial untuk mengelola dampak lingkungan	Laporan Keberlanjutan	Halaman 35 Halaman 158-173
C.1.5	Program dan prosedur anti korupsi perusahaan?	XL Axiata memiliki Kode Etik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perusahaan. XL Axiata juga telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja dan Kode Etik bagi Direksi atau disebut Board Manual.	Laporan Tahunan Terintegrasi	Halaman 116 Halaman 114
C.1.6	Bagaimana hak-hak kreditur terlin-dungi?	XL Axiata tidak bergerak dalam usaha pinjam meminjam. Adapun kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur tercakup di dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank sebagai Kreditur dengan XL Axiata sebagai Debitur.	Laporan Tahunan Terintegrasi	Halaman 156
C.1.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang menguraikan tentang usaha-usaha perusahaan atas isu-isu terkait lingkungan/ekonomi dan sosial?	XL Axiata merancang sebuah peta perjalanan untuk mewujudkan perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan berkelanjutan di bawah empat pilar keberlanjutan yaitu Building Prosperity, Nurturing People, Process Excellence dan Planet & Society.	Laporan Keberlanjutan	Halaman 35 Halaman 158-173
C.2	Dalam hal kepentingan para pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapat ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.
C.2.1	Apakah perusahaan menyediakan kontak detil melalui situs web atau Laporan Tahunan perusahaan, sehingga para pemangku kepentingan (seperti nasabah, pemasok, masyarakat, dst) dapat menyampaikan masalah dan/atau keluhan atas kemungkinan pelanggaran hak mereka?	Detil kontak dimaksud dapat ditemukan di situs web dan Laporan Tahunan XL Axiata.	Di setiap Landing Page Situs Web	Halaman 175
C.3	Mekanisme bagi partisipasi karyawan harus dapat dikembangkan
C.3.1	Apakah perusahaan secara tegas mengungkapkan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek untuk kesehatan, keamanan dan kesejahteraan karyawannya?	XL Axiata mengatur penerapan kesehatan, keamanan dan kesejahteraan karyawannya dalam Kode Etik Karyawan dan Kebijakan Kesejahteraan, Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) XL Axiata.	Laporan Keberlanjutan	Halaman 66 Halaman 169
C.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktek-praktek mengenai program pelatihan dan pengembangan karyawannya?	Selama tahun 2019, Perseroan telah menginvestasikan Rp10.826.686.879 untuk pelatihan dan pengembangan HC. Program pelatihan dan pengembangan Human Capital dirancang untuk memastikan karyawan memiliki kompetensi dan talenta yang dibangun dengan etos modern, tangkas, dan digital. Hal tersebut diperlukan untuk menumbuhkembangkan bisnis Perseroan saat ini dan masa mendatang. Pada tahun 2019, Program Human Capital Perseroan diselaraskan dengan Axiata 3.0 yang terdiri dari Digital Mindset, Digital Behavior, dan Digital Experience. Secara umum, program pelatihan dan pengembangan Human Capital Perseroan lebih difokuskan pada prioritas bisnis strategis Perseroan serta platform online. Sehingga mendorong karyawan untuk memperluas cakupan kompetensinya dalam lanskap digital yang transformatif	Bekerja di XL Axiata	Halaman 64
C.3.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan kompensasi/penghargaan berdasarkan kinerja perusahaan melampaui ukuran keuangan jangka pendek?	Salah satu kebijakan yang dimiliki XL Axiata yang mengatur mengenai kompensasi/penghargaan bagi karyawan adalah Kebijakan Remunerasi. Selain itu, XL Axiata memiliki program Insentif Jangka Panjang yang merupakan program kepemilikan saham bagi karyawan/manajemen.	Kebijakan Remunerasi	Halaman 99 Halaman 147
C.4	Para pemangku kepentingan termasuk karyawan secara individu maupun perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengkomunikasikan kekhawatiran mengenai praktek-praktek ilegal atau tidak etis kepada Direksi dan hak-hak mereka tidak dikompromikan karena melakukan hal tersebut.
C.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistle blowing yang memuat prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs web atau laporan tahunan perusahaan?	XL Axiata telah memiliki Kebijakan Whistleblowing yang memuat prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis melalui saluran SPEAK UP.	Kebijakan Whistleblowing	Halaman 148
C.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan yang mengungkapkan perilaku ilegal atau tidak etis dari pembalasan?	Perlindungan atas Whistleblower tercakup dalam Kebijakan Whistleblowing mencakup antara lain Identitas Pelapor; Kerahasiaan isi laporan; dan Ancaman, intimidasi atau perlakuan lain yang membahayakan yang dilakukan oleh terlapor.	Kebijakan Whistleblowing	Halaman 148

Part D: Pengungkapan dan Transparansi

No	Perihal	Penerapan Tahun 2019	Referensi
No	Perihal	Penerapan Tahun 2019	Situs Web	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan
D.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas beneficial owners, dengan kepemilikan saham 5% atau lebih?	Informasi kepemilikan saham XL Axiata yang mengungkapkan identitas beneficial owners dengan kepemilikan saham 5% atau lebih dapat ditemukan di Struktur Grup & Kepemilikan atau di Detail Pemegang Saham.	Struktur Grup & Kepemilikan	Halaman 188
D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan secara langsung/ tidak langsung dari pemegang saham mayoritas?	XL Axiata telah mengungkapkan kepemilikan secara langsung/ tidak langsung dari pemegang saham mayoritas.	Struktur Grup & Kepemilikan	Halaman 188
D.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik langsung dan tidak langsung?	Melalui Laporan Bulanan Registrasi Efek, XL Axiata mengungkapkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris (langsung/tidak langsung) di Situs Web Bursa Efek Indonesia.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 186
D.1.4	Apakah perusahaan mengungkap-kan kepemilikan saham oleh manajemen senior, baik langsung/tidak langsung?	Senior Management yang ada di XL Axiata adalah Direksi, karena Direksi adalah organisasi/jajaran dengan level manajemen tertinggi di XL Axiata. Dan pengungkapan kepemilikan saham dimaksud sama dengan angka D.1.3 di atas.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 186
D.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan detil perusahaan induk, anak perusahaan, asosiasi, perusahaan patungan (joint ventures) dan special purpose enterprises?	XL Axiata mengungkapkan detil perusahaan induk dan anak perusahaan.	Pemegang Saham	Halaman 188
D.2	Kualitas Laporan Tahunan
	Apakah Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini:
D.2.1	Tujuan Perusahaan	XL Axiata memiliki tujuan perusahaan yaitu “Mendekatkan dunia dengan cara yang simpel untuk kehidupan yang lebih baik”. Adapun lebih detik tujuan dimaksud tersedia di situs web dan Laporan Tahunan.	Visi, Tujuan, dan Nilai Inti	Halaman 12
D.2.2	Indikator Kinerja Keuangan	Kinerja Keuangan XL Axiata selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersedia di situs web. Kinerja Keuangan XL Axiata per tahun tersedia di laporan tahunan.	Ikhtisar Keuangan 5 Tahun	Halaman 48
D.2.3	Indikator Kinerja Non-Keuangan	Indikator Kinerja Non Keuangan dapat mengacu kepada: Pengembangan Human Capital: halaman 62 Laporan Tahunan; Teknologi Informasi: halaman 41 Laporan Tahunan. Tata Kelola Perusahaan yang termasuk di dalamnya Manajemen Risiko: halaman 71 Laporan Tahunan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: halaman 161 Laporan Tahunan.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Laporan Berkelanjutan	Halaman 62 Halaman 41 Halaman 71 Halaman 161
D.2.4	Kebijakan Dividen	Kebijakan Dividen XL Axiata pada saat ini adalah yang sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris No.1/11 tanggal 28 Januari 2011 dan diinformasikan kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 14 April 2011.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 60
D.2.5	Biografi (minimum umur, kualifikasi pendidikan, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman yang relevan dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	Biografi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris XL Axiata dapat ditemukan di Situs web XL Axiata.	Manajemen	-
D.2.6	Rincian kehadiran dari masing-masing Direktur/Komisaris dalam rapat yang diadakan.	Kehadiran masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Direksi dapat ditemukan dalam Laporan Tahunan.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 95 -97 Halaman 117 - 120
D.2.7	Total remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	Total remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat ditemukan dalam Laporan Tahunan.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 100
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola
D.2.8	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengkonfirmasikan kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola perusahaan dan jika terdapat pelanggaran, telah terindentifikasi dan dijelaskan alasan untuk setiap masalah?	Di bagian GCG, XL Axiata telah menetapkan tingkat yang lebih tinggi dalam penerapan GCG melalui kinerja Direksi yang solid di bawah pengawasan yang bijaksana dari Dewan Komisaris dan didukung oleh kinerja yang luar biasa dari semua karyawan. Selain itu, strategi XL Axiata di Digital Transformation juga telah berhasil menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penerapan GCG, khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan operasional.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 71
D.3	Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Terkait
D.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai review dan persetujuan atas transaksi dengan pihak terkait yang material?	Perseroan tunduk pada Peraturan No IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan mengatur mengenai perihal ini.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Anggaran Dasar	Halaman 73
D.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat, dan nilai untuk setiap transaksi dengan pihak terkait material?	Perseroan tunduk pada Peraturan No IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Anggaran Dasar	Halaman 73
D.4	Direktur dan Komisaris melakukan transaksi saham perusahaan
D.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam?	XL Axiata memililki Kebijakan Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Kebijakan tersebut mengatur bahwa masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaporkan transaksi atas saham XL Axiata. Hal ini juga diatur dalam Board Manual XL Axiata mengenai Pengungkapan Kepemilikan Saham. Di tahun 2019, tidak ada perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Board Manual	Halaman 156
D.5	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor
	Jika perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang sama untuk jasa audit dan jasa non-audit
D.5.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?	Biaya audit diungkapkan berdasarkan atas kesepakatan antara Perseroan dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk. Biaya non-audit tidak diungkapkan karena tidak ada jasa untuk hal ini.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 139
D.5.2	Apakah biaya Non-Audit melebihi biaya audit?	Tidak ada jasa non-audit yang dilaksanakan oleh Akuntan Publik yang juga melaksanakan jasa audit untuk XL Axiata.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 139
D.6	Media Komunikasi
	Apakah perusahaan menggunakan jenis komunikasi berikut?
D.6.1	Laporan Triwulan	XL Axiata mengkomunikasikan kondisi keuangan perusahaan melalui Laporan Keuangan Triwulanan, yang disampaikan ke regulator dan dipublikasikan di situs web XL Axiata.	Laporan Keuangan Triwulanan	Halaman 198
D.6.2	Situs Web perusahaan	XL Axiata memiliki situs web resmi yang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/ POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.	Web XL Axiata	Halaman 198
D.6.3	Analyst’s briefing	XL Axiata melaksanakan Analyst’s briefing secara triwulanan bersamaan dengan rilis Laporan Keuangan	Materi Analyst’s briefing	-
D.6.4	Rapat Media/ Konfrensi Press	Perseroan secara proaktif menyediakan berita-berita terbaru terkait kegiatan Perusahaan dalam bentuk Siaran Pers.	Jelajahi Berita dan Siaran Pers	Halaman 144
D.7	Jadwal Publikasi Laporan Tahunan/Laporan Keuangan
D.7.1	Apakah laporan keuangan tahunan yang diaudit dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	Laporan Keuangan Tahunan XL Axiata rilis pada tanggal 10 Februari 2020 atau kurang dari 120 hari setelah akhir tahun buku Perseroan.	Laporan Keuangan Tahunan	Halaman 198
D.7.2	Apakah laporan tahunan dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	Laporan Keuangan Tahunan XL Axiata rilis pada tanggal 10 Februari 2020 atau kurang dari 120 hari setelah akhir tahun buku Perseroan.	Laporan Keuangan Tahunan	Halaman 198
D.7.3	Apakah pernyataan bahwa Laporan Keuangan Tahunan telah disajikan secara benar dan wajar, telah dikonfirmasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi dan/atau pejabat terkait dari perusahaan.	Dalam Laporan Keuangan XL Axiata memuat pernyataan dari Direksi mengenai tanggung jawab atas Laporan Keuangan dan menyatakan bahwa Laporan Keuangan XL Axiata telah disajikan secara benar dan wajar.	Laporan Keuangan Tahunan	Halaman 198
D.8	Situs Web Perseroan
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini tentang:
D.8.1	Laporan Keuangan (Kwartal terkini)	XL Axiata mengkomunikasikan kondisi keuangan perusahaan melalui Laporan Keuangan Triwulanan, yang disampaikan ke regulator dan dipublikasikan di situs web XL Axiata.	Laporan Keuangan Triwulanan	-
D.8.2	Materi Analyst dan Media Briefing	XL Axiata melaksanakan Analyst’s briefing secara triwulanan bersamaan dengan rilis Laporan Keuangan	Materi Analyst’s briefing	-
D.8.3	Laporan Tahunan dapat diunduh	Laporan Tahunan XL Axiata yang terdapat dalam situs web XL Axiata dapat diunduh oleh publik.	Laporan Tahunan	Halaman 180
D.8.4	Pemberitahuan/Pemanggilan RUPST dan/atau RUPSLB.	XL Axiata mempublikasikan Pemberitahuan/ Pemanggilan RUPST dan/atau RUPSLB melalui: 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; situs web Bursa Efek Indonesia ; dan situs web Perseroan.	RUPS	Halaman 76 Halaman 180
D.8.5	Berita Acara RUPST dan/atau RUPLSB	XL Axiata mempublikasikan Berita Acara RUPST dan/atau RUPSLB melalui: situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan.	RUPS	Halaman 76 Halaman 180
D.8.6	Anggaran Dasar Perseroan	XL Axiata mempublikasikan Anggaran Dasar melalui: situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan.	Anggaran Dasar	-
D.9	Hubungan Investor
D.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faksimili, dan surat elektronik/e-mail) dari petugas/institusi yang bertanggung jawab atas hubungan investor?	XL Axiata mengungkapkan rincian Kontak Hubungan Investor pada Laporan Tahunan dan Situs Web	Hubungan Investor	Halaman 133

Part E: Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

No	Perihal	Penerapan Tahun 2019	Referensi
No	Perihal	Penerapan Tahun 2019	Situs Web	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
E.1.1	Apakah perusahaan mengungkap-kan kebijakan Tata Kelola perusahaan atau Piagam Direksi/ Dewan Komisaris?	XL Axiata tunduk pada POJK 08/2015 telah mengungkapkan kebijakan Tata Kelola perusahaan atau Piagam Direksi/ Dewan Komisaris melalui situs web XL Axiata.	Tata Kelola Perusahaan	Halaman 94 Halaman 116
E.1.2	Apakah jenis keputusan yang meminta persetujuan Direksi/ Dewan Komisaris diungkapkan?	XL Axiata mengatur keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 15 Ayat 3 Anggaran Dasar. Terdapat beberapa keputusan Direksi/Komisaris yang diungkapkan	Anggaran Dasar	Halaman 95-98 Halaman 120
E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab Direksi/Dewan Komisaris jelas disebutkan?	Peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan pada: Anggaran Dasar: Pasal 15 untuk Direksi Pasal 18 untuk Dewan Komisaris Laporan Tahunan: Halaman 239 – 241 untuk Direksi Halaman 223- 225 untuk Dewan Komisaris Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris/ Board Manual Masing-masing Anggaran Dasar, Laporan Tahunan dan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris tersedia pada website Perseroan dan diungkapkan pada poin D.8.6; D.8.3 dan E.1.1	Anggaran Dasar	Halaman 93 Halaman 115
E.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan Visi dan Misi terkini.	Visi/ Misi XL Axiata terdapat pada situs web dan Laporan Tahunan.	Visi, Tujuan & Nilai Inti	Halaman 12-13
E.1.5	Apakah Direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setiap tahun?	Direksi telah bertanggung jawab atas pembentukan strategi dan meninjau penerapaanya melalui evaluasi bulanan kinerja XL Axiata dalam Rapat Direksi. Tahun 2019, penerapannya dapat dilihat dalam mata acara Rapat Direksi yang dipublikasikan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 117-120
E.1.6	Apakah Direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan?	Board Manual XL Axiata mengatur Direksi berwenang untuk menyusun strategi perusahaan termasuk pelaksanaannya. Salah satu contoh sebagaimana Direksi membahas strategi persuahaan dalam rapat Direksi	Board Manual	Halaman 56 Halaman 95
E.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris
	Kode Etik atau Pedoman Perilaku
E.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan?	Kode Etik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perusahaan. Selain itu, Kode Etik bagi Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam Board Manual.	Kode Etik Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 146
E.2.2	Apakah semua direktur/komisaris, manajemen senior dan karyawan diharuskan mematuhi kode etik?	Kode Etik Perseroan berlaku untuk seluruh lapisan karyawan serta Direksi dan Dewan Komisaris.	Kode Etik Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 146
E.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku?	Proses pemantauan kepatuhan kode etik dilakukan oleh Unit Human Capital XL Axiata secara berkala.	Kode Etik Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 146
E.2.4	Kebijakan Dividen	Kebijakan Dividen XL Axiata pada saat ini adalah yang sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris No.1/11 tanggal 28 Januari 2011 dan diinformasikan kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 14 April 2011.	Pimpinan Kami Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 88
E.2.5	Apakah perusahaan memiliki batas waktu masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing- masing lima tahun untuk direktur/komisaris independennya?	Masa jabatan anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Board Manual XL Axiata halaman 15. Pada tahun 2019 tidak ada Komisaris Independen yang telah mencapai 2 (dua) periode masa jabatan.	Board Manual Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 88
E.2.6	Apakah perusahaan telah menetapkan batas sebanyak lima jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dijabat secara serentak oleh seorang direktur/komisaris independen/non-eksekutif?	Perseroan tunduk pada ketentuan rangkap jabatan oleh Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. NOMOR 33/POJK.04/2014. Rangkap jabatan masing-masing Komisaris Independen Perseroan diungkapkan dalam profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2018.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 90-110
E.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat lebih dari dua posisi sebagai Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan publik lain?	Perseroan tunduk pada ketentuan rangkap jabatan oleh Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. NOMOR 33/POJK.04/2014. Per 31 Desember 2019 tidak ada Direktur Perseroan yang memiliki rangkap jabatan di perusahaan publik lain. Rangkap jabatan masing-masing anggota Direksi Perseroan diungkapkan dalam profil Direksi pada Laporan Tahunan 2019.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 112-114
	Komite Nominasi
E.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi?	Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Pengungkapan kepemilikan Komite Nominasi dan Remunerasi terdapat pada: Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Situs web Perseroan	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi	Halaman 108-111
E.2.9	Apakah Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari Direksi/komisaris independen?	Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Per 31 Desember 2019, sebanyak 2 Komisaris Independen Perseroan termasuk dalam keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi	Halaman 108
E.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi merupakan direktur/komisaris independen?	Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan per 2019 adalah Bapak Muliadi Rahardja yang merupakan Komisaris Independen.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi	Halaman 108
E.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi?	Sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Perseroan memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi	Halaman 110
E.2.12	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	Rapat Komite Nominasi diadakan per kwartalan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 110-111
	Komite Remunerasi/Komite Kompensasi
E.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi?	Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Pengungkapan kepemilikan Komite Nominasi dan Remunerasi terdapat pada: Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Situs web Perseroan	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi	Halaman 108-111
E.2.14	Apakah anggota Komite Remunerasi sebagian besar terdiri dari direktur/komisaris independen?	Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Per 31 Desember 2019, sebanyak 2 Komisaris Independen Perseroan termasuk dalam keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi	Halaman 108
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah direktur/komisaris independen?	Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan per 2019 adalah Bapak Muliadi Rahardja yang merupakan Komisaris Independen.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi	Halaman 108
E.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi?	Sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Perseroan memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi	Halaman 108
E.2.17	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	Rapat Komite Nominasi diadakan per kwartalan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 110-111
	Komite Audit
E.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit?	Perseroan telah memiliki Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Komite Audit	Halaman 102
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-eksekutif dengan sebagian besar merupakan direktur/komisaris independen?	Keanggotaan Komite Audit telah memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Per 31 Desember 2019, sebanyak 2 (dua) Komisaris Independen Perseroan termasuk dalam keanggotaan Komite Audit Perseroan yaitu Bapak Julianto Sidarto dan Bapak Muliadi Rahardja.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Komite Audit	Halaman 103
E.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan direktur/komisaris independen?	Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Ketua Komite Audit Perseroan per 31 Desember 2019 adalah Bapak Julianto Sidarto yang merupakan Komisaris Independen.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Komite Audit	Halaman 103
E.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/tata kelola/piagam Komite Audit?	Sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Komite Audit	Halaman 102
E.2.22	Apakah setidaknya salah satu anggota komite dari direktur/komisaris independen memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?	Kualifikasi keanggotaan Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dimana paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan Keuangan. Seluruh anggota Komite Audit memiliki latar belakang dan kompetensi di bidang Keuangan dan/atau akuntansi.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Komite Audit	Halaman 103
E.2.23	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit empat kali sepanjang tahun?	Rapat Komite Audit diadakan sedikitnya per kwartalan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 104-105
E.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal?	Tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi atas pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal diatur dalam Piagam Komite Audit. Pada mata acara ketiga RUPS Tahunan tahun 2019, Komite Audit telah memberikan rekomendasi dimaksud.	Piagam Komite Audit RUPS Tahun 2019	Halaman 79 Halaman 102
E.3	Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Terkait
	Rapat dan Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris
E.3.1	Apakah rapat Direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun buku?	Rapat Direksi pada dilaksanakan secara rutin dan oleh karenanya telah terjadwal secara otomatis minimal 1 kali dalam seminggu.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 117-120
E.3.2	Apakah Direksi/Dewan Komisaris mengadakan rapat paling tidak enam kali sepanjang tahun?	Pada tahun 2019: Rapat Direksi diadakan sebanyak 48 kali, dan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 10 kali.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 95-96 Halaman 117-120
E.3.3	Apakah masing-masing direktur/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat dewan yang diadakan sepanjang tahun?	Pada tahun 2019, rata rata kehadiran masing masing anggota Direksi dalam Rapat Direksi adalah 96% - 100% sementara rata-rata kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris adalah 100%.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 95-96 Halaman 117-120
E.3.4	Apakah perusahaan mensyaratkan korum minimun 2/3 untuk keputusan Direksi/ Dewan Komisaris	Perseroan menerapkan system simple majority dalam keputusan Direksi/ Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar (Pasal 16 angka 11 dan Pasal 19 angka 12)	Anggaran Dasar	Halaman 94-95 Halaman 117
E.3.5	Apakah Direktur/Komisaris Independen perusahaan melaksanakan rapat terpisah setidaknya sekali dalam setahun tanpa kehadiran pihak eksekutif	Komisaris Independen Perseroan tidak melakukan rapat terpisah, dimana dalam melaksanakan rapat resmi akan dilakukan selalu bersamaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.	-	-
E.3.6	Apakah bahan rapat Direksi dan Dewan Komisaris tersedia setidaknya lima hari kerja sebelum rapat	Sesuai Anggaran Dasar dan Board Manual bahan rapat Dewan Komisaris dibagikan bersamaan dengan undangan Rapat selambat-lambatnya 5 hari kalender sebelum Rapat. Sementara untuk rapat Direksi yang dilaksanakan secara rutin sekali dalam seminggu, bahan Rapat Direksi tersedia setidaknya 5 hari kalender sebelum Rapat.	Anggaran Dasar Board Manual	Halaman 94-95
E.3.7	Apakah Sekretaris Perusahaan memegang peranan penting dalam membantu pelaksanaan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris	Dalam Perseroan, tugas Sekretaris Perusahaan mencakup membantu Direksi dan Dewan Komisaris antara lain dalam pelaksanaan Rapat, penyelenggaraan RUPS, membantu pengawasan manajemen benturan kepentingan dan pemenuhan peraturan pasar modal, memberikan opini dan asistensi terhadap aksi korporasi serta pengelolaan dokumen.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 129-132
E.3.8	Apakah Sekretaris Perusahaan memiliki kemampuan dalam hukum, akuntansi atau praktik kesekertariatan perusahaan dan terus mengikuti perkembangan yang relevan?	Sekretaris Perusahaan Perseroan wajib memiliki pengetahuan di bidang hukum dan mengikuti program pelatihan dalam mengembangkan kompetensinya	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 129-132
	Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris serta pengangkatan kembali
E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria calon Direktur/ Dewan Komisaris	Kriteria Direksi dan Dewan Komisaris mengikuti kriteria sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik	Board Manual	Halaman 94 Halaman 116
E.3.10	Apakah perusahaan menjelaskan proses pemilihan Direktur/ Dewan Komisaris	Kebijakan pengangkatan Dewan Komisaris XL Axiata diatur dalam Kebijakan Nominasi Senior Executive. Kandidat anggota Dewan Komisaris/Direksi yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham Minoritas di sampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi XL Axiata melalui Sekretaris Perusahaan. Selanjutnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memeriksa proposal nominasi dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memastikan terpenuhinya persyaratan, kualifikasi dan latar belakang kandidat untuk dapat diajukan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.	Kebijakan Nominasi Senior Eksekutif	Halaman 94 Halaman 116
E.3.11	Apakah anggota Direksi/ Dewan Komisaris diangkat kembali setiap 3 tahun atau setiap 5 tahun untuk perusahaan terbuka khusus bagi negara yang dengan system hukum yang mensyaratkan hal tersebut.	Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.	Anggaran Dasar Board Manual	Halaman 94 Halaman 116
	Remunerasi
E.3.12	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan remunerasi (gaji, tunjangan, benefit in-kind dan honorarium) contohnya insentif jangka pendek dan jangka panjang serta ukuran kinerja bagi anggota Direksi dan Komisaris	Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Kebijakan Remunerasi Senior Executive XL Axiata dan sesuai dengan Undang-undang Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa gaji, honorarium, atau tunjangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dengan mempertimbangkan target Perseroan dan individu, perbandingan dengan industri sejenis, non-monetary benefit serta hasil kerja individu dan Perseroan. Jumlah besaran masing-masing remunerasi dievaluasi dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa pemberian remunerasi tetap sesuai dengan kondisi pasar.	Kebijakan Remunerasi Senior Executive	Halaman 99-101
E.3.13	Apakah struktur gaji untuk Direksi/ Komisaris diungkapkan	Struktur remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Kebijakan Remunerasi Senior Executive yaitu sebagai berikut: Gaji Pokok Tunjangan Bonus (khusus untuk anggota Direksi)	Kebijakan Remunerasi Senior Executive	Halaman 99-101
E.3.14	Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi Direktur dan/atau pejabat eksekutif	Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan oleh RUPS dengan memberikan kuasa kepada: Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 99
E.3.15	Apakah perusahaan memiliki standar ukuran untuk menyeleraskan antara remunerasi berbasis kinerja bagi Direksi dan Senior Eksekutif dengan kebutuhan jangka panjang perusahaan, contohnya adanya penarikan kembali gaji atau bonus yang sudah diberikan	Remunerasi untuk Direksi ditetapkan dengan mempertimbangkan target Perseroan dan individu, perbandingan dengan industri sejenis, non-monetary benefit serta hasil kerja individu dan Perseroan. Jumlah besaran masing-masing remunerasi dievaluasi dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa pemberian remunerasi tetap sesuai dengan kondisi pasar. XL Axiata telah melaksanakan Program Insentif Jangka Panjang 2016-2020 (“Program LTI 2016-2020”) yang ditujukan bagi yang memiliki performa dan prestasi baik.	Kebijakan Remunerasi Senior Executive	Halaman 99 Halaman 147
	Audit Internal
E.3.16	Apakah perusahaan memiliki fungsi audit Internal terpisah?	Perseroan memiliki Unit Audit Internal sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 134
E.3.17	Apakah kepala Audit Internal diungkapkan atau apabila di laksanakan oleh pihak eksternal, maka apakah nama pihak eksternal tersebut diungkapkan	Perseroan telah mengungkapkan kepala Audit Internal dalam Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 134
E.3.18	Apakah pengangkatan auditor internal membutuhkan persetujuan Komite Audit?	Berdasarkan Piagam Audit Internal XL Axiata, Kepala Divisi Audit & Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan dari Dewan Komisaris. Komite Audit Perseroan memiliki fungsi dalam membuat keputusan dan memberikan rekomendasi untuk kepentingan terbaik Dewan Komisaris secara kolektif.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Piagam Komite Audit dan Internal Audit	Halaman 134
E.3.19	Apakah perusahaan memiliki prosedur pengendalian internal atau manajemen risiko yang memadai dan efektivitas penerapannya ditinjau secara berkala.	Perseroan memiliki Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal yang pelaksanaanya ditinjau secara berkala oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 138 Halaman 140
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan/ Laporan CG perusahaan mengungkapkan bahwa Direksi/ Dewan Komisaris telah meninjau pengendalian atas hal hal yang material (termasuk operasional, keuangan, dan kepatuhan) serta sistem manajemen risiko	Dewan Komisaris Perseroan meninjau sistem manajemen risiko pada setiap kwartal tahun berjalan sebagai bagian dari laporan Komite Audit. Pengungkapan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas kecukupan Sistem Pengendalian Internal termasuk pengawasan atas langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalisasi risiko yang dicakup dalam laporan Komite Audit terdapat pada Laporan Tahunan.	Laporan Tata Kelola	Halaman 107
E.3.21	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko-risiko utama material (contoh keuangan, operasional termasuk IT, lingkungan, social dan ekonomi)?	Perseroan mengungkapkan risiko-risiko utama terkait kegiatan usaha perusahaan diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 143
E.3.22	Apakah Laporan Tahunan/ Laporan CG perusahaan mengungkapkan pernyataan Direksi/ Dewan Komisaris atau Komite Audit tentang kecukupan Sistem Pengendalian Internal/ Sistem Manajemen Risiko.	Komite Audit bertindak sebagai fungsi pengawasan untuk manajemen risiko dan meninjau kecukupan dan integritas Perseroan dalam mengelola risiko.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 106
E.4	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
	Presiden Direktur/ Komisaris
E.4.1	Apakah orang yang berbeda berperan sebagai ketua dan Presiden Direktur?	Perseroan mengacu pada Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, dimana Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Presiden Direktur.	Pimpinan Kami Anggaran Dasar	Halaman 112
E.4.2	Apakah Direksi/Dewan Komisaris di pimpin oleh Direktur/ Komisaris Independen	Per 2019, baik dalam susunan Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan tidak dipimpin oleh Direktur Independen atau pun Komisaris Independen.	Pimpinan Kami Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 112 Halaman 88
E.4.3	Apakah ada anggota direktur yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur di perusahaan dalam 2 tahun terakhir?	Dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak ada anggota Direktur yang pernah menjabat sebagai President Direktur	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 112
E.4.4	Apakah tugas dan tanggung jawab Presiden Direktur/ Komisaris di ungkapkan	Perusahaan mengungkapkan tugas dan tanggung jawab Presiden Direktur dan Presiden Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 94 Halaman 115
	Kepala anggota DIrektur Independen
E.4.5	Apabila Dewan Komisaris tidak dipimpin oleh Komisaris Independen, apakah Dewan Komisaris memiliki Lead Independent Commissioner dan apakah perannya di ungkapkan	Per 2019, dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan tidak dipimpin oleh Komisaris Independen.	Pimpinan Kami Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 112 Halaman 88
	Kompetensi dan Keahlian
E.4.6	Apakah setidaknya satu anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman bekerja dibidang yang sama dengan kegiatan usaha utama perusahaan	Kebijakan Nominasi Perseroan mengatur bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi memeriksa usulan kandidat Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka memastikan terpenuhinya persyaratan kualifikasi dan latar belakang kandidat sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan strategi jangka Panjang XL Axiata. Hampir seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris memiliki pengalaman bekerja dibidang yang sama dengan kegiatan usaha utama perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam profil masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2019 dan Situs Web XL Axiata	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 89-94 Halaman 112-114
E.5	Kinerja Dewan Komisaris
E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru terpilih?	XL Axiata mengadakan Program Orientasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dan DIreksi Perseroan yang baru diangkat oleh RUPS. Program Orientasi diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan dalam bentuk presentasi atas hal- hal fundamental Perseroan sebagai berikut: Strategi Perseroan yang mencakup antara lain rencana bisnis, Branding serta teknologi dan jaringan. Pemaparan atas Tata Kelola antara lain: tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Kebijakan terkait tata kelola.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 121
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur kewajiban Direksi/ Dewan Komisaris untuk mengikuti pelatihan professional rutin	Per masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mengembangkan kompetensinya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pengembangan kompetensi ini dapat berupa keikutsertaan dalam seminar, pelatihan atau menjadi pembicara dalam acara terkait dengan bidang usaha yang dijalani Perseroan.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 89-94 Halaman 112-114
	Penunjukan dan Kinerja Presiden Direktur
E.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses suksesi Presiden Direktur dan Manajemen Kunci	Proses Suksesi Direktur sebagaimana diungkapkan dalam Kebijakan Suksesi Direktur	Kebijakan Suksesi Direktur	Halaman 121
E.5.4	Apakah Direksi/ Dewan Komisaris melaksanakan penilaian tahunan kinerja Presiden Direktur.	Pada tahun 2019 Direksi XL Axiata menunjuk pihak ketiga untuk menyelenggarakan penilaian oleh pihak ketiga independen terhadap Dewan Komisaris dan Direksi yang mencakup Board Effectiveness, penilaian peer-to-peer dengan sesama anggota Direksi dan Penilaian Cross Board dengan masing-masing anggota Dewan Komisaris. Penilaian tersebut termasuk pemahaman atas peran, tugas dan tanggung jawab serta penilaian atas GCG Perseroan. Hasil Penilaian tersebut akan digunakan sebagai rekomendasi perbaikan GCG Perseroan serta sebagai salah satu dasar pertimbangan Direksi yang bersangkutan untuk dapat diangkat kembali.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 121
	Penilaian Dewan Komisaris/ Direksi
E.5.5	Apakah perusahaan melaksanakan penilaian kinerja tahunan untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses dalam penilaian tersebut	Penilaian kinerja Dewan Komisaris di tahun buku dilaksanakan secara kolegial dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris XL Axiata atas Pengawasan selama Tahun Buku tersebut. Sementara Penilaian atas kinerja masing-masing anggota Direksi dilaksanakan oleh Komite Nominiasi dan Remunerasi berdasarkan pencapaian Key Performance Indicator (KPI) dengan pencapaian Perusahaan dan target tertentu (apabila ada). Selain itu penilaian dilaksanakan melalui penilaian pihak independen terkait Board Effectiveness.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 98 Halaman 120
	Penilaian Direktur
E.5.6	Apakah perusahaan melaksanakan penilaian kinerja tahunan untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses dalam penilaian tersebut	Penilaian atas kinerja masing-masing anggota Direksi dilaksanakan oleh Komite Nominiasi dan Remunerasi berdasarkan pencapaian Key Performance Indicator (KPI) dengan pencapaian Perusahaan dan target tertentu (apabila ada). Selain itu, penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris juga dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi XL Axiata yang merupakan salah satu tugas komite ini, sebagaimana dapat dilihat dalam mata acara rapat komite, termasuk melalui penilaian pihak independen terkait Board Effectiveness	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 120 Halaman 110-111
	Penilaian atas Komite
E.5.7	Apakah perusahaan melaksanakan penilaian tahunan atas kinerja komite dibawah Dewan Komisaris/ Direksi serta mengungkapkan kriteria dan proses dalam penilaian tersebut	Penilaian untuk Komite dibawah Dewan Komisaris dan Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2019	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 98 Halaman 121

Level 2

Item Bonus

No	Perihal	Penerapan Tahun 2019	Referensi
No	Perihal	Penerapan Tahun 2019	Situs Web	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019
(B)A	Hak-hak Pemegang Saham
(B)A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahukan tentang peraturan, termasuk prosedur pemilihan, yang mengatur rapat pemegang saham umum/
(B)A.1.1	Apakah perusahaan mempraktikkan pemungutan suara elektronik in absentia pada rapat umum pemegang saham?	XL Axiata menerapkan pemungutan suara secara elektronik di rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2019, yang diselenggarakan tanggal 18 Mei 2020.	Rapat umum pemegang saham	Halaman 76
(B)B	Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham
(B)B.1	Pemanggilan RUPS
(B)B.1.1	Apakah perusahaan mengeluarkan pemberitahuan RUPS (dengan agenda terperinci dan penjelasan), sebagaimana diumumkan ke Bursa, setidaknya 28 hari sebelum tanggal rapat?	Tahun 2019: Pemberitahuan pertama terkait rencana RUPST dipublikasikan pada tanggal 14 Maret 2019. Dan RUPST pada tanggal 29 April 2019. Rincian mata acara dan penjelasan masing-masing mata acara dipublikasikan bersamaan dengan tanggal undangan rapat pada tanggal 29 Maret 2019. Tahun 2020: Pemberitahuan pertama terkait rencana RUPST dipublikasikan pada tanggal 9 April 2020. Dan RUPST pada tanggal 18 Mei 2020. Rincian mata dan penjelasan masing-masing mata acara dipublikasikan bersamaan dengan tanggal undangan rapat pada tanggal 24 April 2020.	Rapat umum pemegang saham	Halaman 76
(B)C	Peran Pemangku Kepentingan
(B)C.1	Hak- hak pemangku kepentingan yang muncul berdasarkan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan wajib dihormati
(B)C.1.1	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka kerja pelaporan yang diakui secara internasional untuk keberlanjutan (yaitu GRI, Integrated Reporting, SASB)?	Untuk tahun buku 2019, XL Axiata membuat dan menyampaikan Laporan Tahunan Terintegrasi (IAR) yang disusun berdasarkan Kerangka Pelaporan Terintegrasi Internasional yang dirilis oleh International Integrated Reporting Council (IIRC).	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	-
B)D	Transparansi Struktur Kepemilikan
(B)D.1	Kualitas Laporan Tahunan
(B)D.1.1	Apakah laporan keuangan tahunan yang diaudit dirilis dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun keuangan?	Laporan keuangan tahunan XL Axiata yang diaudit dipublikasikan pada tanggal 10 Februari 2020 atau 41 hari setelah tahun keuangan berakhir.	Laporan Keuangan Tahunan	Halaman 198
(B)D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian remunerasi Presiden Direktur?	Total remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris XL Axiata dapat ditemukan dalam Laporan Tahunan.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 100
(B)E	Tanggung Jawab Direksi/ Dewan Komisaris
(B)E.1	Kompetensi dan Keanekaragaman Dewan
(B)E.1.1	Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu Direktur/Komisaris Independen perempuan?	Per tahun 2019, XL Axiata memiliki 1 (satu) orang perempuan yang merupakan Komisaris Independen, yaitu: Ibu Yasmin S. Wirjawan	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Pimpinan Kami	Halaman 88
(B)E.1.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan terukur untuk menerapkan keanekaragaman Direksi/Dewan Komisaris dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya?	XL Axiata memiliki kebijakan yang menerapkan keanekaragaman Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi XL Axiata, dimana susunan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini sudah mengacu pada kebijakan tersebut.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 94 Halaman 116
(B)E.2	Struktur Direksi/ Dewan Komisaris
(B)E.2.1	Apakah Komite Nominasi terdiri dari direktur independen/ komisaris independen?	Per tahun 2019, sebanyak 2 (dua) Komisaris Independen XL Axiata termasuk dalam keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi	Halaman 108
(B)E.2.2	Apakah Komite Nominasi melakukan proses mengidentifikasi kualitas direktur yang selaras dengan arahan strategis perusahaan?	Tugas utama Komite Nominasi dan Remunerasi XL Axiata mencakup analisa atas kandidat Direksi atau Dewan Komisaris yang diusulkan dalam rapat Komite atau melalui keputusan sirkular, yang sesuai dengan ketentuan persyaratan kualifikasi dan latar belakang kandidat. Usulan tersebut selanjutnya akan dibawa ke dan disetujui oleh RUPS.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi	Halaman 108
(B)E.3	Penunjukan dan Pengangkatan Kembali Direksi/Dewan Komisaris
(B)E.3.1	Apakah perusahaan menggunakan perusahaan pencarian profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti database direktur yang dibentuk oleh direktur atau badan pemegang saham) pada saat pencarian kandidat untuk direksi / dewan komisaris?	XL Axiata bekerja sama dengan perusahaan rekrutmen domestic dan internasional guna memperluas jalur rekrutmen. Sehingga peluang mendapatkan kandidat yang memenuhi syarat dan lebih memperkuat kinerja Perseroan menjadi lebih besar. Terkait kandidat untuk anggota Direksi/Dewan Komisaris akan diajukan ke Komite Nominasi dan Remunerasi untuk disesuaikan dengan kualifikasi yang sesuai (berdasarkan Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remureasi) guna dimintakan persetujuan ke RUPS.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi	Halaman 108
(B)E.4	Struktur dan Komposisi Direksi/Dewan Komisaris
(B)E.4.1	Apakah direktur/komisaris independen non-eksekutif membentuk lebih dari 50% dari direksi/ dewan komisaris untuk perusahaan dengan ketua independen?	Jumlah Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 yaitu 30% dari total anggota Dewan Komisaris. Per 31 Desember 2019, Perseroan memiliki (3) anggota Komisaris Independen dari total sembilan (9) anggota Dewan Komisaris yaitu: Muliadi Rahardja Yasmin S. Wirjawan Julianto Sidarto	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Pimpinan Kami	Halaman 88
(B)E.5	Pengawasan Risiko
(B)E.5.1	Apakah Direksi/Dewan Komisaris memaparkan proses tata kelolanya terkait masalah TI seperti gangguan, keamanan dunia maya, pemulihan bencana, guna memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Direksi/Dewan Komisaris?	Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, dapat dipastikan sangat erat berkaitan dengan Teknologi Informasi (TI). Dalam Pelaksanaan tugas Direksi XL Axiata turut dibantu oleh Komite Informasi Teknologi, dimana komite ini melakukan laporan berkala ke Direksi serta memberikan masukan dan rekomendasi terkait TI. Penyampaian laporan terkait pemaparan tata kelola TI di XL Axiata dapat ditemukan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Jaringan	Halaman 40-43 Halaman 119
(B)E.6	Kinerja Direksi/Dewan Komisaris
(B)E.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko yang terpisah setingkat Direksi/Dewan Komisaris?	XL Axiata memiliki 2 komite risiko: Setara dengan Dewan Komisaris, yaitu Komite Risiko dan Kepatuhan; dan Setara dengan Direksi, yaitu Komite Manajemen Risiko dan Kesinambungan Bisnis.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Komite Risiko dan Kepatuhan	Halaman 124

Penalti

No	Perihal	Penerapan Tahun 2019	Referensi
No	Perihal	Penerapan Tahun 2019	Situs Web	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019
(P)A	Hak-hak Pemegang Saham
(P)A.1	Dasar Hak-hak Pemegang Saham
(P)A.1.1	Apakah perusahaan gagal atau lalai untuk menawarkan perlakuan yang sama untuk pembelian kembali saham kepada semua pemegang saham?	XL Axiata telah memperlakukan semua pemegang saham dengan sama dan setara, tanpa ada pengecualian. Tidak ada pembelian kembali saham yang dilakukan XL Axiata di tahun 2019. Adapun XL Axiata telah melakukan pembelian kembali saham pada tahun 2020 sehubungan dengan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham Hasil Pembelian Kembali Saham	-
(P)A.2	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, diizinkan untuk berkonsultasi satu sama lain tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak pemegang saham dasar mereka sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip, dengan pengecualian untuk mencegah adanya penyalahgunaan.
(P)A.2.1	Apakah ada bukti yang membatasi pemegang saham untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lainnya?	XL Axiata tidak mengatur mengenai adanya pembatasan bagi pemegang saham untuk saling berkomunikasi atau berkonsultasi satu dengan lainnya. Tidak ada bukti hambatan yang menghalangi pemegang saham untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lain.	-	-
(P)A.3	Hak untuk berpartisipasi dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan mendapatkan informasi tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.
(P)A.3.1	Apakah perusahaan memasukkan mata acara tambahan dan yang tidak diumumkan ke dalam pemanggilan RUPST/RUPSLB?	Pada RUPST/RUPSLB XL Axiata tahun 2019 dan 2020, tidak terdapat mata acara tambahan dan tidak terdapat mata acara yang tidak diumumkan. XL Axiata selalu mengumumkan seluruh mata acara RUPST/RUPSLB pada saat pemanggilan, dimana mata acara rapat yang diumumkan selalu sama dengan mata acara rapat pada saat RUPS berlangsung.	-	-
(P)A.3.2	Apakah Presiden Komisaris, Presiden Direktur, dan Ketua Komite Audit menghadiri RUPS terakhir?	Presiden Komisaris, Presiden Direktur, dan Ketua Komite Audit menghadiri RUPST terakhir. Bukti daftar kehadiran dituangkan dalam: Ringkasan Risalah Rapat. Akta notaris mengenai Berita Acara Rapat. Laporan Tahunan 2019.	Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB	Halaman 78-85
(P)A.4	Struktur dan pengaturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk memperoleh tingkat kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.
	Apakah perusahaan tidak mengungkapkan adanya:
(P)A.4.1	Perjanjian pemegang saham?	XL Axiata tidak memiliki perjanjian pemegang saham.	-	-
(P)A.4.2	Batas pemungutan suara?	XL Axiata tidak mengatur batas pemungutan suara.	-	-
(P)A.4.3	Hak suara ganda?	XL Axiata tidak mengatur hak suara ganda.	-	-
(P)A.5	Struktur dan pengaturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk memperoleh tingkat kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.
(P)A.5.1	Apakah struktur kepemilikan piramida dan/atau struktur kepemilikan silang ditampilkan?	XL Axiata tidak memiliki struktur kepemilikan piramida dan/atau struktur kepemilikan silang.	-	-
(P)B	Perlakuan yang adil ke pemegang saham
(P)B.1	Perdagangan orang dalam dan transaksi untuk diri sendiri yang dilarang.
(P)B.1.1	Apakah ada keyakinan perdagangan orang dalam yang melibatkan direksi / komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir?	Dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak terdapat adanya insider trading yang melibatkan Direksi/Komisaris, manajemen dan karyawan XL Axiata.	-	-
(P)B.2	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan penyalahgunaan
(P)B.2.1	Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan transaksi pihak terkait dalam tiga tahun terakhir?	Pengawasan atas adanya transaksi pihak terkait XL Axiata merupakan tugas dan tanggung jawab Komite Audit. Oleh karenanya, tidak ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan transaksi pihak terkait dalam tiga tahun terakhir.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 104
(P)B.2.2	Apakah ada Transaksi Pihak Terkait yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (yaitu tidak dilakukan secara luas) untuk entitas selain anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya?	XL Axiata tidak memiliki Transaksi Pihak Terkait yang diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan untuk entitas selain anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Hal ini dapat merujuk pada Laporan Keuangan Tahunan XL Axiata dan Keterbukaan Informasi yang selalu XL Axiata lakukan.	Laporan Keuangan Tahunan	Halaman 198
(P)C.	Peran Pemangku Kepentingan
(P)C.1	Hak- hak pemangku kepentingan yang muncul berdasarkan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan wajib dihormati
(P)C.1.1	Apakah ada pelanggaran terhadap undang-undang yang berkaitan dengan perburuhan/ketenagakerjaan/konsumen/ kebangkrutan/ komersial/ persaingan atau masalah lingkungan?	Di XL Axiata, tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang yang berkaitan dengan perburuhan/ ketenagakerjaan/ konsumen/ kebangkrutan/ komersial/ persaingan atau masalah lingkungan.	-	-
(P)C.2	Jika pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses ke informasi yang relevan, memadai, dan andal secara tepat waktu dan teratur.
((P)C.2.1	Apakah perusahaan pernah menghadapi sanksi dari regulator karena tidak melakukan pengumuman dalam jangka waktu yang disyaratkan untuk peristiwa material?	XL Axiata tidak pernah menghadapi sanksi dari regulator karena tidak melakukan pengumuman dalam jangka waktu yang disyaratkan untuk peristiwa material. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam Laporan Tahunan Intergrasi XL Axiata.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 131
(P)D.	Transparansi Struktur Kepemilikan
(P)D.1	Kualitas Laporan Tahunan
(P)D.1.1	Apakah perusahaan menerima "opini wajar" dalam laporan audit eksternalnya?	Dalam Laporan Keuangan Tahunan XL Axiata yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia), XL Axiata menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam semua aspek material.	Laporan Keuangan Tahunan Komite Risiko dan Kepatuhan	Halaman 198
(P)D.1.2	Apakah perusahaan menerima "opini merugikan" dalam laporan audit eksternalnya?
(P)D.1.3	Apakah perusahaan menerima "opini pelepasan tanggung jawab" dalam laporan audit eksternalnya?
(P)D.1.4	Apakah perusahaan dalam setahun terakhir merevisi laporan keuangannya untuk alasan selain perubahan kebijakan akuntansi?	Dalam setahun terakhir XL Axiata tidak pernah merevisi laporan keuangannya untuk alasan selain perubahan kebijakan akuntansi. Hal ini sesuai dengan penyampaian XL Axiata melalui situs web Bursa Efek Indonesia.	-	-
(P)E.	Tanggung Jawab Direksi/ Dewan Komisaris
(P)E.1	Kompetensi dan Keanekaragaman Dewan
(P)E.1.1	Adakah bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan regulasi pencatatan selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan?	XL Axiata tidak pernah tidak mematuhi aturan dan regulasi pencatatan selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan, sehingga tidak ada bukti yang mendukung hal ini.	-	-
(P)E.1.2	Adakah contoh dimana direktur/ komisaris non-eksekutif mengundurkan diri dan mengangkat masalah terkait tata kelola?	Tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris XL Axiata yang mengundurkan diri dan mengemukakan masalah terkait tata kelola.	-	-
(P)E.2	Struktur Direksi/ Dewan Komisaris
(P)E.2.1	Apakah perusahaan memiliki direktur/ komisaris independen yang telah menjabat lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun (mana yang lebih tinggi) dalam kapasitas yang sama?	Tidak ada Komisaris Independen XL Axiata yang menjabat lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun (mana yang lebih tinggi). Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam Laporan Tahunan Intergrasi XL Axiata dan situs web XL Axiata.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Profil Dewan Komisaris	Halaman 88
	¹Jangka waktu lima tahun harus disyaratkan oleh undang-undang yang telah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011
(P)E.2.2	Apakah perusahaan gagal mengidentifikasi siapa saja direktur/komisaris independen?	XL Axiata tidak gagal dalam mengidentifikasi siapa saja Komisaris Independen. Komisaris Independen XL Axiata yang menjabat dipaparkan dalam Laporan Tahunan Intergrasi XL Axiata dan situs web XL Axiata.	Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Profil Dewan Komisaris	Halaman 88
(P)E.2.3	Apakah perusahaan memiliki direktur independen/non-eksekutif/komisaris independen yang menjabat di lebih dari lima perusahaan terbuka?	XL Axiata tidak memiliki direktur independen/non-eksekutif/komisaris independen yang menjabat di lebih dari lima perusahaan terbuka. Profil dari masing-masing anggota dipaparkan dalam Laporan Tahunan Intergrasi XL Axiata dan situs web XL Axiata.		Halaman 88
(P)E.3	Audit Eksternal
(P)E.3.1	Apakah ada direktur atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)?	XL Axiata tidak memiliki direktur atau komisaris yang merupakan mantan karyawan atau mitra auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir).
(P)E.4	Struktur dan Komposisi Direksi/Dewan Komisaris
(P)E.4.1	Apakah Presiden Komisaris pernah menjadi CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir?	Presiden Komisaris XL Axiata tidak pernah menjadi CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir.	-	-
(P)E.4.2	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen menerima opsi, saham kinerja, atau bonus?	Komisaris Independen XL Axiata tidak menerima opsi, saham kinerja, atau bonus. Hal ini sesuai dengan Ringkasan Risalah RUPST dan Risalah RUPST XL Axiata yang dipublikasikan ke situs web XL Axiata, Laporan Tahunan Integrasi, dan situs web Bursa Efek Indonesia.	Ringkasan Risalah RUPST Laporan Tahunan Terintegrasi 2019	Halaman 79 Halaman 101 Halaman 179

PT XL Axiata Tbk. [EXCL]

XL Axiata Tower JL. H. R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 Indonesia.

T. (021) 576 1881 / 576 1880

Connect With Us

Quick Link

Riwayat & Prestasi

Struktur

Ruang Media

Karir

Performa Perusahaan

Sukuk, Obligasi & Peringkat

Info Saham

Aksi Korporasi

RUPS

Kebijakan Perusahaan

Komite

Laporan Tata Kelola

Lainnya

Sekilas Jaringan

4G & Fiberisasi

Event

Manajemen Mutu

Program Keberlanjutan